Pemkab Kukar Perluas Layanan Air Bersih, Pamsimas di 50 Desa Jadi Andalan

intuisi

16 Nov 2026 22:24 WITA

air bersih
Pemkab Kukar berkomitmen menuntaskan pemenuhan air bersih di desa-desa Kukar. (istimewa)

Tenggarong, intuisi.co– Cakupan layanan air bersih di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih berada di kisaran 60 persen. Di sisi lain, tingkat kehilangan air atau non-revenue water (NRW) masih mencapai sekitar 48 persen. Kondisi ini menjadi tantangan pemerintah daerah dalam memperluas akses air bersih sekaligus meningkatkan efektivitas distribusi kepada masyarakat.

Melalui Program Permukiman Idaman Terbaik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar berupaya mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses air bersih yang merata dan berkelanjutan. Program tersebut merupakan bagian dari Misi Kelima Kukar Idaman Terbaik.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan penyediaan air bersih menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi juga merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib diperhatikan pemerintah.

“Ketika berbicara tentang air bersih, ini merupakan bagian dari standar pelayanan minimal (SPM). Karena itu, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi salah satu prioritas yang harus kita tuntaskan,” ujarnya Jumat (30/10/2026).

Aulia menjelaskan, Pemkab Kukar menyiapkan tiga strategi untuk memperluas cakupan layanan air bersih. Pertama, mengoptimalkan pelayanan melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kedua, memperkuat dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Ketiga, melibatkan masyarakat melalui pengelolaan air bersih berbasis komunitas.

Menurutnya, strategi tersebut diperlukan karena jaringan pelayanan PDAM belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kukar. Untuk kawasan yang belum terlayani, pemerintah mendorong pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

“Tidak semua wilayah bisa dijangkau PDAM. Karena itu, pendekatan melalui Pamsimas dan keterlibatan masyarakat menjadi penting. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan badan usaha milik daerah menjadi strategi untuk memperluas akses air bersih,” jelasnya.

Meski berbagai upaya dilakukan, Aulia mengakui cakupan layanan air bersih di Kukar masih berada di kisaran 60 persen. Selain persoalan keterbatasan jaringan, pemerintah daerah juga menghadapi tingginya angka NRW atau air tidak berekening yang disebut masih mencapai sekitar 48 persen. Tingginya angka kehilangan air tersebut menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani agar distribusi semakin efektif.

Pemerintah daerah tidak hanya dituntut memperluas jaringan pelayanan, tetapi juga perlu memastikan air yang telah diproduksi dapat tersalurkan dengan baik kepada pelanggan. Di luar persoalan jaringan dan kehilangan air, kondisi geografis Kukar juga menghadirkan tantangan tersendiri. Sejumlah kawasan pesisir dan kepulauan memiliki keterbatasan sumber air tawar sehingga membutuhkan pendekatan berbeda dalam penyediaan air bersih.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemkab Kukar mulai mengembangkan alternatif pengolahan air menggunakan teknologi membran. Aulia mencontohkan, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan PDAM untuk mengolah air menggunakan metode tersebut di Tenggarong. Teknologi itu diharapkan dapat menjadi alternatif apabila penerapannya berhasil. Ke depan, metode serupa berpeluang diterapkan di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air baku tawar, termasuk kawasan pesisir.

“Kalau metode membran ini berhasil, harapannya bisa diterapkan juga di wilayah yang tidak memiliki sumber air tawar. Mungkin dari sisi biaya lebih besar, tetapi ketika air bersih menjadi kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah harus mencari solusi agar kebutuhan itu dapat terpenuhi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Muhammad Aidil, mengatakan program Pamsimas telah menjangkau sekitar 50 desa. Infrastruktur pengolahan air bersih di wilayah sasaran telah tersedia. Namun, keberadaan sarana tersebut belum cukup tanpa pengelolaan operasional yang memadai.

Menurut Aidil, pemerintah daerah kini berfokus memperkuat kapasitas kelompok pengelola agar fasilitas yang telah dibangun dapat berfungsi secara optimal. Penguatan tersebut mencakup kelompok masyarakat dan badan usaha milik desa (BUMDes) yang bertanggung jawab menjalankan layanan air bersih di wilayah yang belum terjangkau PDAM.

“Kami akan lebih fokus pada penguatan operasional, peningkatan kemampuan pengelola, serta pemberdayaan BUMDes. Mereka perlu dibekali pengetahuan tentang cara mengoperasikan fasilitas dan mengelola air bersih dengan baik,” ungkapnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Disperkim Kukar berencana memperkuat pelatihan melalui kerja sama dengan PDAM. Materi pelatihan antara lain mencakup pengoperasian instalasi, pengelolaan distribusi, serta penggunaan bahan pengolahan air secara tepat agar kualitas air yang dihasilkan tetap terjaga.

Aidil menambahkan, keberlanjutan layanan air bersih tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga kemampuan pengelola dalam membiayai operasional. Karena itu, mekanisme penetapan tarif perlu dibicarakan bersama masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya pengelolaan dan kemampuan warga.

Persoalan pembiayaan menjadi tantangan tersendiri bagi kawasan pesisir yang masih bergantung pada pasokan air dari luar wilayah. Di sejumlah desa, distribusi air bahkan harus menggunakan kapal dengan biaya transportasi yang dapat mencapai sekitar Rp10 juta dalam sekali pengiriman. Untuk kawasan dengan kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan skema penampungan air atau reservoir yang terhubung dengan jaringan pipa menuju rumah warga.

Air yang didistribusikan merupakan air siap salur sehingga masyarakat tidak perlu mengolah air baku secara mandiri. Sebelum layanan dioptimalkan kembali, pemerintah juga berupaya memastikan fasilitas penampungan dan jaringan distribusi berfungsi dengan baik.

Uji coba akan dilakukan untuk memeriksa kondisi jaringan, termasuk memastikan tidak ada kebocoran pada sambungan pipa menuju rumah warga. Aidil menegaskan, skema pengelolaan dan pembiayaan harus dirancang secara realistis agar layanan air bersih dapat berjalan dalam jangka panjang. Biaya distribusi, pemeliharaan fasilitas, hingga tarif yang dibebankan kepada masyarakat perlu diperhitungkan secara cermat. Jika tidak, pengelola berisiko terus mengalami kerugian sehingga keberlangsungan pelayanan terganggu.

“Biaya operasional harus diperhitungkan supaya layanan bisa terus berjalan. Besaran tarif perlu dibicarakan bersama masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait agar biaya pengelolaan dapat terpenuhi tanpa memberatkan warga,” pungkasnya. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!