Dari 639 Paket Kegiatan di APBD Kaltim 2021, Baru 120 yang Dilelang

Samarinda, intuisi.co-Tahun 2021 sudah berjalan enam bulan. Namun demikian, serapan anggaran pembangunan yang bersumber dari APBD Kaltim 2021 belum bergerak optimal. Bahkan dari 639 paket kegiatan, baru 120 yang dilelang.

“Mata program Pemprov Kaltim tahun ini ada 639 paket, ini yang harus dilelang. Tapi realisasinya baru 120 kegiatan terlaksana. Sisanya belum,” sesal Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, selepas memimpin rapat Banggar DPRD Kaltim, Senin malam, 7 Juni 2021.

APBD Kaltim 2021 Belum Sampai ke Rakyat

Menurut Samsun, progres tersebut sangatlah lambat. Sementara beberapa baru proses lelang dan persiapan, sebagian belum diikuti kelengkapan berkas. Demikian juga hal-hal yang menjadi kendala lainnya. “Konsep serapan anggaran itu ketika anggaran yang sudah kita anggarkan sampai kepada rakyat. Artinya, sampai sekarang satu rupiah pun belum sampai ke rakyat,” terang politikus PDI Perjuangan tersebut.

Meskipun, sejumlah program yang telah masuk tahapan lelang, belum sepenuhnya memberi kelegaan. Pasalnya, kegiatan-kegiatan yang baru dilelang juga masih melewati beberapa tahapan untuk bisa terealisasi.

Keterlambatan itupun membuat DPRD Kaltim kembali menyorot kinerja Pemprov Kaltim. Sejumlah catatan penting pun diberikan. Termasuk kendala yang dituding memperlambat serapan anggaran tersebut. Salah satunya adanya perubahan aturan terkait surat perintah kerja (SPK).

“Mestinya harus lengkap sebelum diusulkan. Itu harus dilengkapi semua RKA (rencana kerja dan anggaran) dan kegiatan. Kenapa sampai ada ratusan kegiatan di dinas yang belum ada? Terus dilempar ke ULB (unit pengadaan barang). Ini berarti belum ada kelengkapan,” sebutnya.

Adapun catatan lain adalah terkait perencanaan yang fisiknya dilaksanakan bersamaan dan dilakukan pada tahun yang sama. “Ini harus selesai dulu kegiatan perencanaan, baru nanti lelang fisik. Tidak serta-merta lelang fisik, harus tunggu dulu selesai perencanaan baru lelang fisik,” katanya lagi.

Samsun juga menyesalkan pengusulan kegiatan proyek di lokasi yang sama malah digabung dalam satu RKA. Praktis hal tersebut berkontribusi terhadap keterlambatan. Bahkan menimbulkan masalah sendiri. Yang fatalnya, hal tersebut terjadi di hampir semua dinas.

“Banyak yang belum terlaksana. Yang sudah lelang pun belum bayar, baru dilelang, belum kerja, belum dibayar. Artinya, anggaran belum terserap. Ini baru progres lelang, duit belum dibelanjakan,” pungkasnya. (*)