Baharuddin Muin Pertanyakan Kelanjutan Proyek IKN di Kaltim
Pembangunan IKN di Kaltim sudah begitu dinantikan warga seiring pencanangannya yang bertujuan memeratakan pembangunan di Indonesia.
Samarinda, intuisi.co – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin, mempertanyakan kelanjutan pembangunan ibu kota negara alias IKN di provinsi ini. Pasalnya hingga kini, kelanjutan proyek tersebut masih belum jelas. Sementara masyarakat sudah terlanjur antusias sejak agenda itu pertama kali diumumkan.
Seperti diketahui, pembangunan IKN di Kaltim telah ditetapkan Presiden RI Joko Widodo pada 2019 lalu. Mengambil tempat di sebagian Penajam Paser Utara atau PPU dan sebagian Kutai Kartanegara alias Kukar.
Peletakan batu pertama pembangunannya sempat dijadwalkan Oktober 2020. Pandemi covid-19 yang merebak membuat rencana bergeser. Hingga kabar teranyar menyebut agenda tersebut dilangsungkan April 2021. Namun demikian, sampai awal bulan ini kepastian groundbreaking juga masih samar-samar.
“Kami dari Penajam bingung melihat pemberitaan bahwa Bappenas bilang IKN ditunda beberapa tahun kemudian namun perencanaan masih berjalan,” sebut Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin.
Ketidakpastian tersebut rupanya menjadi kekhawatiran di masyarakat. Baharuddin Muin merasakan sendiri dalam beberapa kesempatan turun menemui konstituennya. Sementara kabar dari istana menyebut peletakan batu pertama dilakukan bulan ini, namun Bappens justru menyebut penundaan.
“Kami sebagai anggota dewan bingung jelaskan ke masyarakat saat kami turun. Apalagi kemarin seluruh gubernur di Kalimantan sudah mendukung hal ini,” lanjut politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra tersebut.
Groudbreaking IKN Belum Pasti
Menanggapi pertanyaan Baharuddin Muin, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, mewakili Pemprov Kaltim sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah, mengakui jika kelanjutan IKN memang simpang siur. Kendati demikian, disebutkannya jika situasi saat ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, bukan pemerintah di Kaltim.
“Bappenas juga menyampaikan kepada Pak Gubernur soal groundbreaking tahun ini. Wawancara terakhir Menteri Bappenas juga menyebutkan tahun ini wala dana juga belum jelas,” ungkap Hadi Mulyadi.
Hadi memaklumi tarik ulur kelanjutan pembangunan IKN di Kaltim. Menurutnya, persoalan pandemi covid-19 memang begitu menyedot perhatian pemerintah pusat. Terutama dengan penanganannya yang menyedot triliunan rupiah.
Publik Kaltim pun diharapkan menyikapi persoalan tersebut dengan bijak. Pemprov Kaltim, di sisi lain, disebutkan hanya bersikap menunggu perintah dari pusat soal kelanjutannya. “Perencanaan, pendanaan, dan teknis semua dari pusat. Kalau groundbreaking April itu masih belum jelas,” pungkasnya. (*)
