Cara Beda Mahasiswa Pencinta Alam IAIN Samarinda Kritisi Omnibus Law
Kelompok mahasiswa dari IAIN Samarinda ini menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dengan langsung turun ke alam.
Samarinda, intuisi.co – Rangkaian aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law berlangsung selama Oktober 2020. Di Samarinda, gerakan mahasiswa turut mengekspresikan keresahan tersebut dengan turun langsung ke alam.
Puluhan mahasiswa pencinta alam dari Institut Agama Islam Negeri Samarinda (IAIN, dulunya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri/STAIN), berkemah di tengah hutan sebagai bentuk resistensi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tak berpihak kepada kelompok marjinal. “Penolakan kami fokus dengan urusan perlindungan lingkungan dan alam,” ujar Doddy Alpayet dari Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam (Gempa) IAIN Samarinda, dikonfirmasi Senin petang, 26 Oktober 2020.
Aksi damai tersebut mengambil tempat di batuan tebing alam Air Terjun Berambai, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara. Lokasinya dari pusat kota sekitar 1 jam 7 menit dengan jarak tempuh 28 kilometer. “Hutan ini harus tetap dijaga sebab jika tidak masyarakat sendiri yang akan merasakan dampaknya. Salah satunya minimnya air bersih,” tuturnya.
Menurutnya, setelah berlakunya Omnibus Law masyarakat tak lagi memiliki hak untuk keberatan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau amdal dalam suatu proyek. UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 mengubah sejumlah ketentuan dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Salah satunya Pasal 26 ayat 4 UU PPLH. “Undang-undang ini tak lagi selaras dengan kode etik mahasiswa pencinta alam yang selama ini dijadikan landasan para mapala,” tegasnya.
Jika Pasal 26 PPLH hilang, pemerhati lingkungan serta masyarakat tak lagi dilibatkan dalam penyusunan dokumen amdal. “Sudah seharusnya untuk hal krusial, warga ikut serta di dalamnya,” pungkasnya. (*)
