Samarinda, intuisi.co – Tahapan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kaltim mestinya dimulai Juli 2020. Pandemi covid-19 membuat rencana itu diundur. Namun bukan berarti tanpa perkembangan.
Kamis, 13 Agustus 2020, digelar konsultasi publik mengenai penyusunan materi teknis rencana tata ruang kawasan strategis nasional dan rencana detail tata ruang. Digagas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Jalan Mulawarman.
“Jangan sampai apa yang kita semua rencanakan itu di awan-awan, karena banyak perencanaan yang dialami, tapi enggak bisa landing,” ujar Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Kaltim, Andi Asnaedi dalam sambutannya.
Acara tersebut dihadiri Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra dan Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Dwi Hariyawan. Sementara dari Pemprov Kaltim dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim Jauhar Efendi. Tampak pula Wakil Bupati Kutai Kartanegara Chairil Anwar serta Kebag Pembangunan Setkab Penajam Paser Utara (PPU) Niko Herlambang.
“Ini konsultasi publik. Kami minta masukan dari peserta. Sebab yang hadir tak hanya dari pemerintah provinsi atau kabupaten tapi juga LSM (lembaga swadaya masyarakat),” paparnya.
Konsultasi publik mengenai IKN ini membahas perencanaan pembangunan ibu kota baru dari sisi konsep, dampak ekologi, hingga sosial dan ekonomi tatkala IKN berpindah ke Kaltim. Sebab itu, Andi Asnaedi berharap pembahasan mengenai IKN ini sesuai dengan data yang riil.
“Apa yang direncanakan ini tentunya akan berdampak dan berimplikasi terhadap pelaksanaan kegiatan (pemindahan IKN) pada kemudian hari,” sebutnya.
Pemindahan IKN dari Jakarta menuju Kaltim, adalah hal yang besar. Sehingga agenda konsultasi publik tak hanya menunaikan kewajiban, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang nyata. “Yang kemudian bisa direalisasikan,” pungkasnya. (*)
