Kader PDIP Terlibat KDRT, Ananda: Sanksi dari Pusat Pemecatan
Silang pendapat dalam urusan rumah tangga itu lumrah. Namun bila sampai terjadi KDRT ancamannya bisa pidana bahkan dipecat dari partai.
Samarinda, intuisi.co – Kekerasan dalam Rumah Tangga alias KDRT bisa terjadi kapan saja. Pemicunya beragam. Kader PDIP pun diwanti-wanti tak terlibat. Jika nekat bisa dipecat dari partai.
“Ibu Mega sudah tegas menyebut bagi kader partai yang melakukan KDRT denga istrinya atau anak anaknya. Sanksi berat adalah pemecatan,” ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis saat dihubungi intuisi.co pada Sabtu pagi, 23 April 2021.
Menukil data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) sepanjang 2020 ada 600 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim. Dari sepuluh kabupaten/kota di Bumi Mulawarman–sebutan lain Kaltim, Samarinda terbanyak dengan 270 kasus, diikuti Kabupaten Bontang di urutan kedua dengan 143 perkara dan Balikpapan dengan 54 kasus.
Sementara, Mahakam Ulu sepi dari kasus ini. Sebagian besar korban dari cekcok ini adalah perempuan dan anak. Muaranya perceraian. Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat sepanjang 2019 ada 7.803 kasus perceraian. Dari jumlah itu sebanyak 5.779 perkara atau 74 persen adalah cerai gugat.
Adapun kasus terbanyak ditemukan di Samarinda dengan 2.040 kasus, Balikpapan 1.779 kasus, dan Kutai Kartanegara 1.272 kasus. Ananda pun menyayangkan statistik ini. Pernikahan, istrik dan anak itu sakral. Harus dijaga.
“Perlu dingat juga Bu Ketum (Megawati Soekornoputri) setiap pidatonya terus berpesan kepada seluruh kader PDIP, untuk setia, bahkan menjaga perempuan di negeri ini,” sebutnya.
Dia berharap agar semua perempuan di Kaltim bisa aktif berjuang dan saling menjaga atau support.
“Saya paling senang kalau melihat perempuan mau masuk ke bidang tertentu dan mau belajar, itu wajib sesama perempuan kita support,” pungkasnya. (*)
View this post on Instagram
