Samarinda, Intuisi.co – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus bersuara tentang pentingnya melibatkan warga lokal dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ketua Komisi II, Nidya Listyono, menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat Kaltim merupakan kunci keberhasilan pembangunan IKN, dan upaya telah dilakukan untuk memastikan kontribusi positif dari warga setempat.
Nidya Listyono mengungkapkan bahwa Komisi II berkomitmen untuk mengadvokasi keterlibatan warga Kaltim dalam berbagai aspek IKN, termasuk dalam struktur pemerintahan. Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah penunjukan Alimuddin sebagai Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN. Meskipun dianggap sebagai langkah positif, Komisi II tetap fokus pada upaya memastikan keterlibatan yang lebih substansial dari warga Kaltim dalam pengambilan keputusan di IKN.
“Dalam diskusi kami dengan Alimuddin, kami menyoroti bahwa keterlibatan warga lokal harus lebih dari sekadar simbolis. Kami ingin melihat kontribusi nyata dari masyarakat Kaltim dalam setiap langkah pembangunan IKN,”
Selain menekankan aspek keterlibatan, Nidya Listyono juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah aktif mempersiapkan berbagai langkah untuk mendukung pembangunan IKN. Inisiatif ini termasuk persiapan sumber daya manusia (SDM) dengan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga lokal memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara maksimal.
“Investasi terbuka, dan kami sebagai daerah penyangga siap mendukung. Pembangunan smelter di sekitar IKN akan memberikan dampak sosial signifikan, dan kami telah menyiapkan SDM dengan sertifikasi untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kaltim,” jelas Nidya Listyono.
Dalam konteks pembangunan IKN, Nidya Listyono menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai strategi untuk meningkatkan dampak ekonomi lokal. “Kami mendukung konsep bahwa produksi yang melibatkan bahan baku dari Kaltim sebaiknya juga dilakukan di wilayah ini. Hal ini tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga akan menguatkan ekonomi lokal secara keseluruhan,” tegasnya.
Legislatif dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Samarinda ini menekankan bahwa harapan DPRD dan Pemerintah Pusat adalah agar pembangunan IKN tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara umum, tetapi juga secara khusus kepada masyarakat Kaltim.
“Kami menginginkan adanya kebijakan yang memastikan bahwa tanah IKN, yang terletak di wilayah Kaltim, memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat setempat,”
Terlepas dari keberhasilan lokasi IKN berada di wilayah Kaltim, Nidya Listyono menyadari bahwa tantangan dalam memastikan keterlibatan warga lokal tidaklah mudah. Namun, dia menegaskan bahwa hal ini adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan sinergi yang positif. “Kami mengakui bahwa tanah IKN ini adalah tanah Kaltim, dan itu adalah suatu kehormatan. Namun, kami juga menyadari bahwa tantangan ada di depan kami. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus berkomunikasi dan bekerja sama untuk mewujudkan visi pembangunan IKN yang inklusif dan memberdayakan masyarakat setempat,” tutup Nidya Listyono.(DPRDKALTIM/ADV/CRI).
