PDI Perjuangan Dorong Solidaritas ASEAN Cegah Tindak Kekerasan Rezim Militer Myanmar
PDI Perjuangan menegaskan bahwa supremasi sipil harus dikedepankan serta hak kedaulatan rakyat harus dihormati menyikapi keadaan di Myanmar.
Jakarta, intuisi.co – PDI Perjuangan sangat menyayangkan buntut kudeta militer di Myanmar yang telah membawa korban jiwa di kalangan rakyat. Sampai hari ini setidaknya 54 orang korban jiwa dan 1700 orang ditangkap.
“Rakyat Myanmar merindukan demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bagi pemerintahan negara. Atas dasar tersebut, stop kekerasan dan kedepankan supremasi sipil. Pemegang kekuasaan negara seharusnya lahir melalui proses pemilu yang demokratis, jujur, dan adil,” sebut Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Jalan Demokrasi dipilih karena kemampuannya menyelesaikan konflik melalui dialog-musyawarah. Partai besutan Megawati Sokarnoputri ini berharap krisis demokrasi di Myanmar dapat diakhiri. Pemerintahan yang sebelumnya sudah terbentuk melalui Pemilu, harus dihormati. Sehingga bisa menjalankan mandat dengan sebaik-baiknya. “Dalam politik, kebenaran poltik harus menjadi dasar berdasarkan rules of the game yang harus dihormati bersama,” lanjutnya.
Pengalaman PDI Perjuangan
Menurutnya, PDI Perjuangan memiliki pengalaman bagaimana Pemilu 2004 dan 2009 diwarnai oleh berbagai kecurangan. Puncaknya pada 2009 kecurangan diklaim sangat masif. Terdapat manipulasi DPT hinga penggunaan oknum penyelenggara pemilu. Penggunaan bansos dengan jumlah yang sangat fantastis dan lainnya juga ditemukan. Sehingga memunculkan partai dengan perolehan suara naik 300 persen di tengah kontestasi yang sangat ketat.
“Akhirnya kebenaran dalam politik ditegakkan. Karena jalan demokrasi, jalan keyakinan bersama rakyat, PDI Perjuangan dapat memenangkan pemilu dua kali berturut-turut,” sambung Hasto.
Adapun Myanmar pada 1955 telah menjadi mitra penting Indonesia di dalam mengadakan Konferensi Asia Afrika. Pemerintah, terlebih PDI Perjuangan, tidak akan campur tangan urusan dalam negeri negara lain sebagaimana menjadi spirit Dasa Sila Bandung. Namun sebagai komitmen bersama bagi terciptanya stabilitas di kawasan, dan komitmen terhadap demokrasi dan HAM, serta mengingat rakyat telah menjadi korban, partai dengan logo moncong banteng ini merekomendasikan pemerintah mengambil prakarsa lebih. Dengan memimpin berbagai upaya diplomasi melalui ASEAN guna menekan rezim militer di Myanwar.
“Agar tidak lagi melakukan tindak kekerasan, dan menghormati hasil Pemilu. Berbagai persoalan terkait kecurangan pemilu sebagaimana dituduhkan harus diselesaikan melalui jalan hukum dan dialog,” pungkasnya. (*)
View this post on Instagram
