Samarinda, intuisi.co – Pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kaltim bakal memakan anggaran yang tak sedikit. Peran swasta begitu diperlukan sehingga pelaksanaannya tak begitu membebani keuangan negara.
“Mereka (swasta) bisa membangun perkantoran, perumahan, atau fasilitas publik,” sebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, seperti dilansir dari rilis resmi Pemprov Kaltim, Senin petang, 19 April 2021.
Pada 2019, Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi, mengumumkan rencana pembangunan IKN baru di sebagian Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kutai Kartanegara (Kukar). Pembangunannya dikemukakan dengan tiga skema pembiayaan. Meliputi APBN, KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), serta pihak swasta.
Hitung-hitungan proyek tersebut memunculkan angka Rp485,2 triliun. ABPN direncanakan hanya mencover 19,2 persen alias Rp93,5 triliun. Diperuntukkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan Istana Negara, dan bangunan strategis TNI/Polri, termasuk pangkalan militer.
Sedangkan KPBU direncanakan Rp265,2 triliun atau sebanyak 54,6 persen. Diperuntukkan pengerjaan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Begitu juga sarana pendidikan serta kesehatan. Sementara untuk swasta kebagian porsi 26,2 persen atau Rp127,3 triliun.
“Untuk anggaran pembangunan IKN memang tidak akan memberatkan APBN dalam bentuk cash flow up front-nya dan itu yang dihindari,” lanjut Suharso.
Swasta Ikut Untung Bangun IKN
Menurut Suharso, peran swasta dalam rencana ini bakal turut memberi keuntungan terhadap pihak yang berkontribusi. Mengingat kemungkinannya menghasilkan revenue buat swasta dan membiayainya, sehingga saat yang sama ekonomi juga bisa bergerak. Meskipun dalam prosesnya, perencanaan matang sangat diperlukan.
“Economy recovery kalau biasa-biasa saja, saya kira sulit kita untuk kembali pada pertumbuhan diharapkan. Mengantisipasinya, industri menyertainya bergerak, termasuk klaster-klaster di sini,” tandas Suharso.
Pembangunan IKN bakal dilakukan di lahan seluas 193 ribu hektare. Pemprov Kaltim menyiapkan lahan 410 ribu hektare untuk mendukung langkah tersebut.
IKN bakal dibangun dengan desain mengikuti konsep dari Urban+ berjudul Nagara Rimba Nusa. Menyandingkan alam dengan manusia. Karena itu, dalam prosesnya, pembangunan IKN akan sangat memerhatikan lingkungan hidup. Aspek itu pula yang menjadi konsentrasi perhatian pemerintah dalam mewujudkan IKN baru.
“Kita berharap Ramadan ini (groundbreaking), kalau segala sesuatunya sudah terpenuhi, semua kondisi-kondisi persyaratan yang diharapkan secara teknokratis yang akuntabel bisa dipertanggungjawakan,” pungkasnya. (*)
View this post on Instagram
