Tenggarong, intuisi.co- Upaya mempercepat implementasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus dilakukan di Kutai Kartanegara (Kukar) demi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Dukungan anggaran dari APBD serta Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat menjadi faktor utama agar layanan ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah pelosok.
Asisten I Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur dan tenaga kesehatan menjadi prioritas dalam mendukung keberhasilan program ini.
“Tim segera melakukan peninjauan ke lapangan, termasuk ke semua puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, untuk memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya di Tenggarong, Selasa (18/3/2025).
Selain memastikan kesiapan fasilitas, tenaga kesehatan yang terlibat dalam program ini juga dipersiapkan agar memiliki keterampilan sesuai standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pemerintah daerah saat ini tengah melakukan pendataan serta penyesuaian jumlah tenaga medis di tiap wilayah guna memastikan distribusi yang merata.
“Kami sedang menghitung jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan per puskesmas agar layanan ini tidak hanya tersedia di pusat kota, tetapi juga di daerah terpencil,” tambahnya.
Komitmen Pemkab Kukar dalam mendukung program CKG sejalan dengan arahan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, yang mendorong percepatan implementasi program prioritas nasional tersebut.
Instruksi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Senin (17/3/2025), yang dihadiri berbagai menteri, dirjen terkait, serta diikuti secara virtual oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk CKG
Dalam rapat tersebut, Pemkab Kukar turut menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman yang mengatur sinergi lintas sektor, termasuk agraria, tata ruang, kehutanan, dan kesehatan. Salah satu poin utama dalam nota itu adalah optimalisasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wamendagri Bima Arya menekankan bahwa percepatan program ini bergantung pada instruksi kepala daerah, penyediaan data kesehatan yang akurat, serta pengalokasian dana operasional yang efektif.
“Program ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami meminta Pemkab Kukar untuk lebih aktif dalam sosialisasi dan memanfaatkan anggaran yang sudah tersedia agar program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sebagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Cek Kesehatan Gratis (CKG) diluncurkan secara nasional pada 10 Februari 2025 dan menargetkan seluruh lapisan masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa cakupan layanan ini meliputi semua kelompok usia, dari bayi hingga lansia.
Model inovatif diterapkan dalam pelaksanaannya, seperti menjadikan hari ulang tahun seseorang sebagai momentum pemeriksaan kesehatan di puskesmas, serta mengintegrasikan layanan ini dengan tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah.
“Pendekatan ini dirancang agar masyarakat terbiasa dengan pemeriksaan kesehatan berkala, sehingga potensi penyakit dapat terdeteksi lebih dini dan diintervensi sebelum menjadi lebih parah,” ungkap Budi Gunadi.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Kukar mengoptimalkan seluruh puskesmas yang ada sebagai pusat layanan utama dalam program CKG, memperkuat peran kader kesehatan di desa untuk meningkatkan akses informasi, serta memanfaatkan teknologi digital dalam pencatatan data kesehatan masyarakat guna memudahkan pemantauan.
Sosialisasi di tingkat kelurahan dan desa juga semakin digencarkan agar masyarakat mengetahui hak mereka dalam mendapatkan layanan kesehatan gratis. Respon positif pun datang dari warga, khususnya di daerah pedesaan yang selama ini mengalami keterbatasan akses layanan kesehatan.
Harapan besar tertuju pada keberlanjutan program ini agar tidak hanya menjadi inisiatif jangka pendek, tetapi juga berkembang menjadi layanan kesehatan yang berkelanjutan demi generasi mendatang. (adv/ara)
