Pendistribusian Vaksin Covid-19, Pemerintah Harus Edukasi Masyarakat
Hingga 9 Desember 2020 ini di Kaltim, jumlah akumulasi kasus positif virus corona tercatat sebanyak 21.642 orang.
Samarinda, intuisi.co – Sejak pandemi covid-19 merebak di Indonesia mulai Maret 2020, Kaltim termasuk provinsi dengan jumlah kasus yang tinggi. Bahkan hingga saat ini menjadi satu dari jajaran 10 besar provinsi dengan sebaran kasus virus corona tertinggi di Tanah Air. Kehadiran vaksin sebagai penangkal covid-19 pun memberi angin segar bagi masyarakat Bumi Etam.
Seperti diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, Kaltim direncanakan menerima 2,2 juta dosis vaksin covid-19. Dengan distribusi diprioritaskan kepada kalangan kesehatan, aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, serta penerima bantuan iuran usia 18-59 tahun.
Menurut politikus Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut, kehadiran vaksin covid-19 bisa menjadi angin segar bagi Kaltim. Memberi semangat ekstra bagi segenap masyarakat di provinsi ini dalam menghadapi teror virus corona yang telah menelan banyak nyawa.
Hingga 9 Desember 2020 ini di Kaltim, jumlah akumulasi kasus positif virus corona tercatat sebanyak 21.642 orang. Dengan angka kasus per 100 ribu penduduk sebesar 581,6 dan positif rate 16,1 persen dari kasus diperiksa.
Dari jumlah tersebut, 84,6 persen atau 18.314 kasus telah dinyatakan sembuh. Sedangkan 620 orang atau 2,9 persen kasus meninggal dunia. Menyisakan 2708 orang masih dalam perawatan atau isolasi.
Kendati demikian, kehadiran vaksin nyatanya tak begitu saja mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak keraguan terhadap keberadaan vaksin tersebut. Kondisi pun diperkeruh berbagai isu liar yang bayak beredar di masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, Salehuddin menilai keadaan tersebut bisa diantisipasi atau ditangani pemerintah daerah melalui dinas kesehatan. Sehingga masyarakat lebih teredukasi dan menyadari pentingnya keberadaan vaksin di tengah situasi pandemi seperti saat ini. “Kalau warga mempertanyakan itu dan ada kekhawatiran, sekarang tugas pemerintah menyampaikan mekanisme pemberian vaksin seperti apa idealnya,” sebut Salehuddin, Senin, 7 Desember 2020.
Di sisi lain, Salehuddin menilai keresahan masyarakat perlu mendapat reaksi tepat dari pemerintah. Sehingga gelombang penolakan terhadap program vaksin tersebut tak makin melebar. “Ini lebih kepada kurang cukupnya sosialisasi terhadap penggunaan vaksin,” pungkasnya. (*)
