Pentingnya Perspektif Gender Dalam Pembangunan di Kutim

Sangatta, intuisi.co– Kebijakan atau program yang responsif gender di Kutai Timur (Kutim) berfokus kepada aspek yang memperlihatkan kondisi kesenjangan. Perspektif gender pun akhirnya memegang peranan penting dalam pembangunan secara luas di kabupaten ini.

“Kesenjangan antara perempuan dan laki-laki harus diidentifikasi dan dianalisis,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim, dr Aisyah.  Diungkapkannya pada pembukaan pelatihan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Agenda ini juga diikuti penyusunan penganggaran responsif gender (PPRG), Senin, 8 November 2021, di Hotel Royal Victoria, Sangatta.

Kegiatan ini juga diikuti sekretaris, kasubag, dan operator 13 OPD di Lingkungan Pemkab Kutim.  Aisyah menyebut bahwa pengalaman, kebutuhan, kepedulian, prioritas, perempuan dan laki-laki diakomodasikan dan integrasikan ke dalam perencanaan, kebijakan, program. Serta kegiatan dari tahap perencanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi.

“Implikasi terhadap gender harus dimonitor dan evaluasi melalui indikator yang memperlihatkan kesenjangan gender berkurang atau hilang sama sekali,” jelasnya.

Lantas mengapa perspektif gender perlu dalam pembangunan? Fasilitator PUG dan PPRG, Lieska Prasetya memaparkan bahwa kebijakan, perencanaan, pengangguran, seringkali netral atau bias gender. Kurang mempertimbangkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan, kesulitan, dan aspirasi yang berbeda.

Mengedepankan Perspektif Gender

Lieska dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebagai narasumber menyebut hingga kini masih terjadi perlakuan yang tidak adil dan kesempatan yang tidak setara. Terutama dalam akses, manfaat, dan kontrol sumber daya pembangunan maupun partisipasi dalam pembangunan. “Sehingga menciptakan kesenjangan gender,” ungkapnya.

Dikatakan olehnya, PUG merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan dan kegiatan Pembangunan.

PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol. Serta manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan yang lebih berkeadilan. Perencanaan yang responsif gender yaitu perencanaan yang disusun dengan mengakomodasi pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Lebih jauh ia menambahkan, anggaran yang responsif gender adalah anggaran yang disusun dan disahkan melalui proses perencanaan yang responsif gender. Upaya untuk menjamin agar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah beserta kebijakan dan program yang mendasarinya. Dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan setiap warga negara dari kelompok manapun, baik laki-laki maupun perempuan. (int01)