Perda Trantibumlinmas: Landasan Hukum Baru untuk Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kaltim
Samarinda, Intuisi.co – Setelah melalui Rapat Paripurna ke-41, DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah memberikan lampu hijau dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) sebagai Peraturan Daerah (Perda). Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam merespons kebutuhan akan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah tersebut. Ranperda Trantibumlinmas disahkan setelah Ketua Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan laporan akhir hasil kerja pansus pada Rapur ke-41 masa sidang III tahun 2023.
Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang memimpin rapat tersebut, menyatakan bahwa proses penetapan Ranperda sebagai Perda telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Maka dapat kita simpulkan bersama bahwa laporan akhir hasil kerja panitia khusus yang disampaikan pada rapat paripurna hari ini telah sesuai dengan tahapan dalam tata tertib DPRD Provinsi Kaltim. Untuk itu, Ranperda ini kita sahkan menjadi Perda,”
Fokus Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penetapan Perda Trantibumlinmas tidak hanya sekadar langkah formal, melainkan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Kaltim untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di daerah tersebut. Ranperda ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang efektif untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung pemeliharaan ketertiban masyarakat, keamanan, dan perlindungan terhadap warga.
Norhayati Usman, Sekretaris Dewan Provinsi Kaltim, membacakan Keputusan DPRD Provinsi Kaltim Nomor 71 Tahun 2023 yang menetapkan Ranperda Trantibumlinmas sebagai Perda. Langkah ini tidak hanya sekadar proses formalitas, tetapi juga menandakan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. Proses Penyempurnaan Perda Trantibumlinmas Setelah penetapan Ranperda Trantibumlinmas sebagai Perda, Pemerintah Provinsi Kaltim akan mengambil peran lebih lanjut dalam proses penyempurnaan peraturan tersebut.
Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perda Trantibumlinmas tidak hanya berlaku di atas kertas, melainkan dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. “Selanjutnya proses penetapan ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Provinsi Kaltim untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), guna difasilitasi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan,” jelas Norhayati Usman. Ini menunjukkan tanggung jawab penuh pemerintah daerah dalam memastikan keberhasilan implementasi Perda Trantibumlinmas. Urgensi Trantibumlinmas untuk Keamanan dan Perlindungan Masyarakat Penetapan Ranperda Trantibumlinmas sebagai Perda bukanlah hanya formalitas semata, melainkan mencerminkan urgensi keamanan dan perlindungan masyarakat.
Trantibumlinmas mencakup berbagai aspek, termasuk pengawasan terhadap ketertiban umum, penanganan masalah keamanan, dan perlindungan terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam konteks ini, Pansus dan DPRD Kaltim telah bekerja keras untuk merumuskan peraturan yang komprehensif dan dapat mengakomodasi dinamika masyarakat serta tantangan keamanan yang berkembang.
Keberhasilan penetapan ini sekaligus mencerminkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjawab tuntutan zaman yang semakin kompleks. Rencana Penyempurnaan dan Implementasi Setelah penetapan Perda Trantibumlinmas, Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki tanggung jawab untuk menyempurnakan peraturan tersebut dan memastikan implementasinya berjalan lancar. Tahap ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat dan ahli hukum, untuk memastikan bahwa Perda Trantibumlinmas benar-benar mencerminkan kebutuhan dan realitas di lapangan.
“Selanjutnya, proses penyempurnaan ini akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi Kaltim untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI). Ini dilakukan guna memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,”
Dukungan Masyarakat Terhadap Perda Trantibumlinmas Kunci sukses implementasi Perda Trantibumlinmas juga terletak pada dukungan masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif perlu diutamakan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami betul tentang kepentingan dan dampak positif dari Perda Trantibumlinmas. Peningkatan kesadaran ini akan membantu membangun partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Perda Trantibumlinmas. Partisipasi masyarakat dapat melibatkan mereka dalam program-program keamanan dan ketertiban umum, serta mendorong pelaporan potensi gangguan ketertiban.
Semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin besar kemungkinan keberhasilan implementasi Perda Trantibumlinmas di tingkat lokal. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Trantibumlinmas Sementara implementasi Perda Trantibumlinmas menjanjikan peningkatan ketertiban dan perlindungan masyarakat, tantangan tetap ada. Potensi resistensi dari kelompok-kelompok tertentu, perluasan cakupan, dan pembiayaan yang memadai menjadi aspek yang perlu diperhatikan dan diatasi dengan bijaksana. Di sisi positif, implementasi Perda Trantibumlinmas juga membawa peluang besar untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan meningkatkan citra daerah.
Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat, peluang untuk mencapai tujuan ini dapat lebih mudah direalisasikan. Kesimpulan: Arah Baru Menuju Masyarakat yang Aman dan Tertib Penetapan Ranperda Trantibumlinmas sebagai Perda oleh DPRD Provinsi Kaltim menandai langkah penting menuju masyarakat yang lebih aman dan tertib. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan proses formal, melainkan juga komitmen nyata pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan maksimal dan meningkatkan tingkat ketertiban umum.
Dengan proses penyempurnaan dan implementasi yang cermat, diikuti oleh dukungan aktif masyarakat, Kaltim memiliki peluang besar untuk menjadi contoh sukses dalam penerapan kebijakan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Semua pihak terlibat diharapkan dapat bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warganya.(DPRDKALTIM/ADV/CRI).
