Samarinda, Intuisi.co – Agiel Suwarno, anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mengeluarkan suara tegasnya, menyerukan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberikan perhatian lebih besar pada pengembangan perkebunan rakyat. Dalam perspektifnya, peningkatan program bantuan untuk aktivitas perkebunan rakyat di daerah ini akan menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Benua Etam. Dengan penuh keyakinan, Agiel mendesak Pemprov Kaltim untuk memprioritaskan langkah-langkah konkrit dalam mendukung sektor ini.
Dikenal dengan sapaan akrab Agiel, ia menyampaikan bahwa pengembangan perkebunan rakyat dapat menjadi pendorong penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Agiel memahami perlunya Pemprov Kaltim untuk lebih memusatkan perhatian pada perkebunan rakyat, menyuarakan pandangannya bahwa sektor ini belum mendapatkan dukungan optimal, sementara perkebunan besar cenderung mendapatkan lebih banyak bantuan.
“Kami mengusulkan agar Pemprov Kaltim dapat meningkatkan program bantuan untuk aktivitas perkebunan rakyat. Hingga saat ini, perkebunan rakyat belum mendapat dukungan sebanding dengan perkebunan besar yang telah mendapatkan bantuan lebih banyak,”
Sebagai perwakilan dari dapil Kabupaten/Kota Bontang, Kutai Timur (Kutim), dan Berau, Agiel berharap Pemprov Kaltim dapat mengakui potensi sektor perkebunan rakyat dan memberikan perhatian yang setara dengan perkebunan besar. Dalam pandangannya, perkebunan rakyat memiliki peluang besar untuk menghasilkan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan kakao. “Perkebunan rakyat memiliki potensi besar untuk menghasilkan komoditas unggulan seperti sawit, karet, dan kakao. Oleh karena itu, kami mendesak Pemprov Kaltim untuk memberikan perhatian yang sama untuk kedua sektor ini,” tambahnya.
Menelaah Dampak Positif Perkebunan Rakyat Pentingnya Pengembangan Perkebunan Rakyat di Kalimantan Timur menjadi sorotan utama Agiel Suwarno. Sebagai anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Agiel bukan sekadar mengusulkan, tetapi juga memberikan argumen kuat tentang urgensi memberikan perhatian lebih pada sektor perkebunan rakyat.
Dalam perspektif Agiel, pengembangan perkebunan rakyat tidak hanya menjadi aspek ekonomi semata, melainkan juga strategi integral untuk mengoptimalkan sumber daya dan memperkuat ekonomi daerah secara keseluruhan. Salah satu kritik yang diungkapkan oleh Agiel adalah ketidaksetaraan dalam distribusi bantuan antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar.
“saat ini lebih banyak perkebunan besar yang mendapatkan dukungan, sementara perkebunan rakyat masih belum mendapatkan bantuan secara maksimal. Ini menjadi fokus utama Pemprov Kaltim untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam pemberian bantuan.” Tegasnya.
Peran Strategis Perkebunan Rakyat dalam Diversifikasi Ekonomi Agiel Suwarno tidak hanya melihat potensi ekonomi dari perkebunan rakyat, tetapi juga menyoroti kontribusi sektor ini terhadap diversifikasi ekonomi daerah. Dengan menyebutkan komoditas unggulan seperti sawit, karet, dan kakao, Agiel menekankan bahwa perkebunan rakyat memiliki peran strategis dalam mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. “Perkebunan rakyat memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan komoditas unggulan seperti sawit, karet, dan kakao,” ujarnya dengan optimisme.
Dalam konteks ini, inisiatif Pemprov Kaltim untuk memberikan perhatian yang seimbang antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar dianggap semakin relevan. Dengan memastikan bahwa perkebunan rakyat mendapatkan dukungan yang cukup, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.
Tantangan Status Lahan: Hambatan Nyata untuk Pengembangan Salah satu isu yang ditekankan oleh Agiel adalah status lahan perkebunan rakyat yang masih berstatus Hak Guna Bangunan (HGU) milik perusahaan. Ini merupakan kendala yang nyata, karena ketidakjelasan status lahan dapat menghambat implementasi program-program pengembangan dan bantuan. “Kami mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Kaltim untuk menuntaskan persoalan ini. Kami meminta agar OPD dapat lebih cermat dan teliti dalam menetapkan status lahan perkebunan masyarakat,” jelasnya.
Pemecahan masalah ini tidak hanya mencakup perubahan status lahan secara administratif, tetapi juga melibatkan upaya memastikan bahwa perkebunan rakyat memiliki akses yang adil dan setara terhadap sumber daya. Dalam konteks ini, peran OPD dianggap sangat penting untuk menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan perkebunan rakyat. Tantangan Anggaran untuk Perkebunan Rakyat Dalam penilaiannya terhadap alokasi anggaran dari APBD, Agiel Suwarno menyatakan bahwa anggaran untuk perkebunan rakyat masih terbilang minim. Meskipun Pemprov Kaltim secara rutin menyediakan dana untuk sektor perkebunan setiap tahunnya, namun besaran anggaran yang dialokasikan untuk perkebunan rakyat dinilainya belum mencukupi.
“Kami menegaskan, ini harus menjadi perhatian Pemprov Kaltim karena perkebunan rakyat juga berkontribusi terhadap perekonomian daerah,”
Pentingnya peningkatan anggaran ini tidak hanya untuk memastikan bahwa perkebunan rakyat mendapatkan bantuan yang memadai, tetapi juga untuk menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mendukung sektor ini. Dukungan finansial yang memadai dapat menjadi dorongan besar untuk pengembangan sektor ini, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif pada perekonomian daerah.
Pemprov Kaltim: Menyongsong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perkebunan Rakyat Menanggapi seruan dan usulan dari Agiel Suwarno, diharapkan Pemprov Kaltim dapat melihat secara lebih rinci potensi perkebunan rakyat sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Fokus pada pemberian bantuan yang seimbang antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar dapat menjadi langkah awal yang signifikan. Pemprov juga diharapkan dapat aktif dalam menyelesaikan permasalahan status lahan perkebunan rakyat.
Kolaborasi erat antara Pemprov dan OPD terkait menjadi kunci untuk memastikan bahwa status lahan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan prinsip keadilan. Dalam hal alokasi anggaran, Pemprov Kaltim dapat melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa dana yang disediakan sesuai dengan kebutuhan nyata perkebunan rakyat. Anggaran yang memadai tidak hanya akan memberikan dorongan finansial, tetapi juga mencerminkan keseriusan Pemprov dalam mendorong kemajuan sektor perkebunan rakyat.
Kesimpulan Pengembangan perkebunan rakyat di Kalimantan Timur bukan sekadar isu lokal; ini merupakan panggilan untuk membangun ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Seruan dari Agiel Suwarno bukan hanya representasi suara legislatif, tetapi juga sebagai tantangan untuk menjadikan perkebunan rakyat sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Benua Etam. Di tengah kompleksitas tantangan, terbukalah peluang besar untuk menciptakan perubahan positif melalui pengembangan perkebunan rakyat.(DPRDKALTIM/ADV/CRI).
