Samarinda, intuisi.co – Perusahaan yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) Maloy, Kutai Timur, segera dapat keringanan. Diwacanakan Gubernur Kaltim Isran Noor memberi pembebasan biaya sewa lima sampai 10 tahun.
“Iya, Pak Gub (Gubernur Kaltim Isran Noor) memang minta dibebaskan lima sampai 10 tahun. Biar perusahaan ini tak terbeban,” ujar Kepala Biro Humas Setprov Kaltim, Muhammad Syafranuddin, dikonfirmasi Kamis, 8 April 2021.
Kebijakan tersebut dimunculkan seiring belum efektifnya KEK MBTK Maloy tersebut. Padahal, fasilitas tersebut telah diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada 2019 silam.
KEK MBTK ditetapkan melalui PP Nomor 85/2014. Berdiri di lahan seluas 557,34 hektare. Pada 2025, ditarget bisa menarik investasi Rp34,3 triliun.
KEK tersebut juga disiapkan sebagai pusat industri pengolahan dan ekspor crude palm oil (CPO) terbesar Kalimantan. Tak lepas dari nilai tambah lainnya yang masuk geostrategis karena terletak di lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
Artinya, KEK Maloy menjadi lintasan laut perdagangan nasional hingga internasional. Khusus nasional, kawasan ekonomi tersebut bakal mengintegrasikan Kalimantan dan Sulawesi lewat jalur transportasi penyeberangan feri Tarakan-Tolitoli dan Balikpapan-Mamuju.
Untuk internasional, dari sisi jarak tempuh ke Jepang, KEK Maloy dapat memangkas waktu jarak hingga seperempat waktu bila menggunakan jalur Jakarta dan Singapura. Sebab, dari KEK Maloy ke Jepang hanya berjarak 4 ribu kilometer.
Sedangkan, jika dari Jakarta dan Singapura memerlukan jarak 5,3 ribu kilometer. Ini lah kelebihan yang menjadikannya magnet bagi negara lain untuk megimpor CPO dari Kaltim. Sayangnya, hingga kini potensi itu belum juga terlihat.
Menurut Muhammad Syafranuddin, situasi tersebut dikarenakan infrastruktur pendukung yang belum siap. Sementara jalan dan air bersih tergenapi, listrik masih belum tersedia.
“Sebenarnya PLN berencana memasukkan listrik dengan daya besar. Tapi pembagunan towernya terhalang lahan perusahaan dan warga. Ada yang mendukung ada juga yang tidak,” tutur Ivan, sapaan karibnya.
Kebijakan Khusus di KEK Maloy
Setelah diresmikan Jokowi, tak sedikit investor meninjau KEK Maloy. Beberapa di antaranya bahkan telah menandatangani nota kesepahaman alias memorandum of understanding (MoU). Namun demikian, infrastruktur dasar yang belum lengkap membuat investor tersebut menahan diri.
Ivan memaklumi hal tersebut. Gubernur Kaltim Isran Noor juga ditegaskan tak berdiam diri. Segala sesuatu terus dipersiapkan hingga perusahaan bisa berinvestasi dengan tenang.
“Bayangkan jika KEK Maloy ini benar-benar terbentuk sempurna, apalagi Kaltim ditunjuk jadi IKN,” sebutnya.
Salah satu opsi dikemukakan Pemprov Kaltim adalah dengan membebaskan penyewaan lahan hingga satu dekade. Diharapkan biaya operasional perusahaan bisa ditekan dan kegiatan investasi pun makin terbantu.
“Kami berharap ke depan KEK Maloy ini benar-benar terwujud dan menjadi tempat investasi yang nyaman dan aman. Sehingga membuka lapangan kerja bagi warga Kaltim terutama Kutim,” pungkasnya. (*)
View this post on Instagram
