Samarinda, intuisi.co – Sudah triliunan rupiah anggaran untuk mengatasi banjir. Namun masalah menaun itu tak juga beres-beres di Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya, menilai persoalan banjir seperti sekarang ini, sangat tergantung keseriusan atau good will dari pemerintah. Padahal selama ini, tak sedikit dana dikemukakan untuk mengendalikan banjir.
Jika dikalkulasi, jumlahnya tembus triliunan rupiah. Bahkan dilengkapi master plan. Realitanya, banjir malah kian meluas.
Data dihimpun intuisi.co, pada 2008 Pemkot Samarinda sempat mendapat kucuran Rp602 miliar dari Pemprov Kaltim untuk mengatasi banjir. Data Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kaltim, juga mencatat sejak 2014 anggaran banjir dari Pemprov berkisar antara Rp40–60 miliar. Belum lagi suntikan dana dari pusat.
Pada 2015, Pemkot Samarinda juga mengalokasikan Rp278,54 miliar. Digunakan untuk pembangunan kolam retensi, normalisasi saluran drainase, pembangunan pintu air, dan pembangunan bendungan pengendali (bendali).
Pada 2016, Rp131,7 miliar lagi dialokasikan Pemkot. Dana pembuatan drainase dan pengerukan Polder Gang Indra, Jalan Pangeran Antasari. Dari angka-angka tersebut, sedikitnya lebih Rp1 triliun uang rakyat untuk mengatasi banjir Samarinda.
Namun demikian, keadaan malah tak kunjung membaik. Bahkan tahun lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menetapkan Samarinda dalam daftar 20 daerah rawan banjir di Indonesia.
Tahun ini, Pemprov kembali membantu Samarinda mengatasi banjir. Diusulkan dalam proyek strategis nasional (PSN). Utamanya pengerukan di Sungai Karang Mumus (SKM).
“Jangan sampai lagi pemkot beralasan tak ada anggaran dan master plan banjir itu sampai sekarang enggak ada kisahnya,” imbuhnya.
PR Besar Wali Kota Berikutnya
Persoalan banjir mesti dikerjakan bersama. Pemkot dan DPRD. Bukan ego sektoral. Namun hingga saat ini, niat tersebut tampak belum terwujud. Senada dengan pengentasan banjir yang tak beres-beres siapapun wali kotanya.
“Bakal calon jangan sekadar nafsu jadi penguasa. Persoalan banjir ini harus selesai dengan solusi dan aksi,” katanya.
Anhar yang juga legislator dari Komisi III DPRD Samarinda, menyebut jika banjir di Kota Tepian merupakan bentuk kegagalan visi dan misi dari kepala daerah. Dirinya mengusulkan agar dilakukan audit publik terhadap anggaran banjir di Samarinda. Dengan demikian, bisa diketahui penggunaannya ke mana saja. “Masalah di Samarinda ini kompleks, gak hanya satu. Selain banjir, longsor dan juga dikepung areal pertambangan,” imbuhnya. (*)
