Tambang Ilegal Biang Banjir Samarinda, DPRD Minta Pemerintah Tegas
Banjir Samarinda belum tuntas. Hingga kini pemkot masih berurusan dengan perkara tersebut. Legislator Kota Tepian ikut buka suara.
Samarinda, intuisi.co-Banjir Samarinda masih dalam penanganan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, meski demikian Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya mengatakan, upaya tersebut masih perlu dimaksimalkan.
“Makanya saya minta pemkot agar penyerapan APBD 2022 fokus penanggulangan banjir dan secara umum pembangunan infrastruktur,” ujar Angkasa kepada intuisi.co pada Sabtu, 19 Februari 2022.
Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan tersebut menjelaskan, beragam masalah menjadi penyebab banjir Samarinda. Itu sebab petaka ini belum teratasi dengan baik. Mulai dari pendangkalan penampung air, kurangnya infrastruktur drainase hingga kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan ilegal.
“Seharusnya pada kepemimpinan Andi Harun, masalah itu sudah bisa dikurangi. Sebab persoalan tersebut telah lama menjadi keluhan masyarakat Samarinda,” jelasnya.
Dia juga meminta agar pemerintah segera membangun lokasi penyerapan air di sejumlah titik sumber banjir Samarinda. Misalnya, di daerah Samarinda Utara bagian Lempake dan Sempaja, kemudian Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Kunjang.
“Kawasan ini perlu dibangun kantong-kantong air,” terangnya.
Tambang Ilegal dan Penebangan Liar Biang Kerok Banjir Samarinda
Sebagai informasi, dari hasil laporan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kaltim diperkirakan dalam 7 tahun mendatang, kapasitas penampungan air di Bendungan Benanga tak lagi kuat menahan jumlah air.
Bukan tanpa alasan, hal itu terjadi akibat kerusakan lingkungan di sekitar Kecamatan Samarinda Utara. Mulai dari tambang ilegal dan penebangan liar. Lantaran tak punya tumbuhan yang meresap air maka banjir dan tanah longsor menjadi garansi. Gara-gara itu pula sejumlah material masuk ke dalam bendungan dan membuat penampungan air jadi dangkal.
“Kami juga berharap pemkot dapat berkoordinasi dengan pihak provinsi maupun Kementerian PUPR agar sedimentasi Bendungan Benanga bisa selesaikan,” pintanya.
Dia juga menegaskan agar aktivitas pembukaan lahan baru dan penambangan ilegal di lingkungan sekitar Bendungan Benanga dapat ditindak tegas. Pasalnya, banjir terjadi tergantung kondisi lingkungan, jika hutan gundul bisa dipastikan banjir semakin menjadi-jadi dan tidak terbendung.
“Dengan adanya ketegasan pemimpin maka dapat mengurangi atau menekan, juga persoalan penggunaan anggaran juga bisa diminimalisasi,” pungkasnya. (*)
