Samarinda, intuisi.co – Indikasi kuat adanya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menuai reaksi keras dari sejumlah tokoh daerah. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, yang menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi tersebut.
Indikasi penyimpangan penyaluran pupuk di PPU mengacu pada dugaan praktik penyelewengan pupuk bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi petani. Beberapa laporan mengindikasikan bahwa pupuk tersebut dijual kepada pihak yang tidak berhak, seperti pengepul atau pedagang, sebelum akhirnya dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.
Menurut Yenni, masalah ini tidak hanya berkaitan dengan sistem atau kelembagaan, tetapi juga menunjukkan adanya krisis integritas di tingkat individu yang seharusnya bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan tersebut.
“Pupuk subsidi adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Ini semestinya menjadi sarana untuk mendongkrak produktivitas, bukan dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi,” tegas Yenni pada Kamis (29/5/2025).
Ia menilai praktik penyalahgunaan yang terjadi justru melemahkan daya saing petani lokal dan menghambat kemajuan pertanian di wilayah PPU.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan setempat, Yenni mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi pupuk bersubsidi. Pengawasan, kata dia, perlu diperkuat guna menutup celah penyimpangan.
“Langkah hukum tegas terhadap para pelaku sangat dibutuhkan, agar memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan petani terhadap program subsidi,” ungkap Yeni.
Lebih lanjut, ia menyarankan perbaikan regulasi dan penempatan aparat pengawas di titik-titik kritis distribusi agar bantuan tepat sasaran dan bebas dari praktik curang.
Dengan reformasi menyeluruh, Yeni berharap distribusi pupuk subsidi dapat kembali kepada tujuan awalnya, yakni meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten PPU.
Beruntungnya Dinas Pertanian (Distan) PPU telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, seperti memperketat pengawasan dan melakukan verifikasi ulang data petani dalam sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
Selain itu, aparat penegak hukum juga diminta untuk menindak tegas pelaku penyimpangan.
Penyimpangan ini merugikan petani dan berdampak pada ketahanan pangan daerah.
Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi sangat penting untuk mencegah terulangnya praktik serupa. (adv/rfh/ara)
