Samarinda, Intuisi.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) bersiap meluncurkan langkah inovatif untuk mengatasi permasalahan antrian panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menjadi dampak dari ulah pengetap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sapto Setyo Pramono, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, mengungkapkan rencana pembentukan tim terpadu yang mencakup unsur pemerintah, industri, dan hukum untuk menciptakan sistem distribusi BBM yang lebih efisien.
Menghadapi Tantangan Distribusi BBM Ketika antrian di SPBU semakin memanjang, masyarakat Kaltim mulai merasa tidak nyaman dengan sulitnya mengakses BBM secara lancar. Sapto Setyo Pramono menyoroti peran vital nelayan sebagai salah satu kelompok yang berhak menerima subsidi BBM. Dalam konteks ini, DPRD Kaltim berkomitmen untuk menciptakan solusi yang tidak hanya menangani pengetap BBM tetapi juga meningkatkan distribusi BBM untuk memenuhi kebutuhan sektor-sektor ekonomi, termasuk nelayan.
“Saya tidak ingin persediaan BBM kita habis karena banyak oknum pengetap yang melakukan berbagai macam cara,”
Rencana Pembentukan Tim Terpadu DPRD Kaltim memiliki visi jangka panjang untuk meningkatkan sistem distribusi BBM di wilayah tersebut. Sapto Setyo Pramono menjelaskan bahwa tim terpadu yang akan dibentuk akan melibatkan aparat penegak hukum, perwakilan dari Pertamina, Dinas Perindustrian, dan koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberagaman anggota tim ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang holistik dalam merancang solusi yang efektif.
Strategi Hukum dan Edukasi Tindakan hukum dianggap sebagai langkah penting dalam menanggulangi pengetapan BBM bersubsidi. Tim terpadu tidak hanya akan memberikan sanksi hukum kepada pelaku pengetap, tetapi juga akan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keadilan dalam distribusi BBM. Hal ini diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait penggunaan BBM bersubsidi.
“Penting untuk tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga keadilan distribusi BBM,”
Dengan strategi ini, diharapkan masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi permasalahan ini. Fokus Pemberdayaan Ekonomi Tim terpadu tidak hanya akan berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keterlibatan koperasi dan UMKM dalam tim ini diharapkan dapat menciptakan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada BBM bersubsidi. “Kami ingin menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal sehingga kebutuhan akan subsidi BBM dapat berkurang secara bertahap,” jelas Sapto.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi berkelanjutan yang tidak hanya menyelesaikan masalah distribusi BBM tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Teknologi dalam Pemantauan Distribusi Dalam menghadapi tantangan distribusi BBM, DPRD Kaltim merencanakan penggunaan teknologi untuk memantau dan mengelola distribusi secara efisien. Sistem pemantauan yang canggih akan membantu mendeteksi potensi pengetapan dan memastikan ketersediaan BBM di SPBU.
“Kami ingin memanfaatkan teknologi untuk membuat sistem distribusi yang lebih cerdas dan transparan. Ini akan membantu kita dalam meminimalkan potensi pengetapan dan memastikan setiap orang dapat mengakses BBM dengan lancar,”
Rasa Optimisme untuk Masa Depan DPRD Kaltim menyampaikan rasa optimisme bahwa langkah-langkah inovatif ini akan membawa perubahan positif dalam distribusi BBM di wilayah mereka.
Sapto Setyo Pramono menutup pembicaraannya dengan harapan bahwa perubahan akan terjadi tidak hanya dalam mengatasi masalah antrian panjang tetapi juga dalam membangun sistem distribusi BBM yang lebih efisien dan adil. “Kami yakin dengan langkah-langkah inovatif ini, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik untuk distribusi BBM di Kaltim,” katanya. Dengan tekad dan kolaborasi antarinstansi, DPRD Kaltim berharap dapat menjadi pionir dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk permasalahan kompleks ini. (DPRDKALTIM/ADV/CRI).
