Samarinda, intuisi.co-Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengemukakan ide tak biasa. Yakni mengadakan vaksin covid-19 melalui APBD. Dipicu keresahannya melihat Kaltim yang sangat sulit mendapat pasokan vaksin dari pemerintah pusat.
Muhammad Samsun menyadari pengadaan vaksin hanya memungkinkan melalui Kementerian Kesehatan. Dilakukan via vendor resmi yang telah ditunjuk. Dan pengadaannya pun hanya boleh menggunakan APBN.
“Itu tertuang dalam Perpres 99 (Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 (Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19),” terang Muhammad Samsun yang merupakan perwakilan Kutai Kartanegara alias Kukar di DPRD Kaltim.
Dan dalam regulasi tersebut, pengadaan vaksin covid-19 sama sekali tak diizinkan menggunakan APBD. Bagi daerah, menurut Samsun, ketentuan itu menjadi masalah. Apalagi di tengah keterbatasan vaksin seperti sekarang. Daerah sangat bergantung pasokan pemerintah pusat, sementara yang diterima sampai sekarang jauh dari kebutuhan,
“Saya berharap ini bisa menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Supaya alokasi vaksin di Kaltim perlu ditambah,” terang politikus PDI Perjuangan tersebut.
Keresahan Samsun terlihat dari realisasi vaksinasi covid-19 di Kaltim per 5 Agustus 2021. Cakupan vaksinasi, sebagaimana dilaporkan Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim, baru mencapai 17,89 persen untuk dosis pertama dari 2,87 juta sasaran vaksinasi. Sedangkan dosis kedua, masih 11 persen. “Rasio masyarakat Kaltim yang divaksin sangat kecil. Artinya, kebutuhan kita masih banyak,” terang bendahara DPD PDIP Kaltim tersebut.
Gotong Royong Datangkan Vaksin Covid-19
Menyikapi persoalan tersebut, Samsun mendorong Pemprov Kaltim, berikut jajaran forum koordinasi pimpinan daerah di provinsi ini, duduk bersama mencari solusi. Jika upaya permintaan vaksin selama ini tak mendapat tindak lanjut memadai, opsi gotong royong mengadakan vaksin perlu dikemukakan.
“Kami di Fraksi PDI Perjuangan, sudah meminta juga bantuan ke pusat lewat jalur partai. Tentunya semua punya jalur masing-masing dan terobosan masing-masing,” imbuhnya.
Bahkan kalau perlu, lanjut Samsun, daerah diizinkan mengadakan vaksin lewat APBD. Sehingga kesulitan dosis vaksin seperti terjadi di Kaltim, bisa tertangani dengan cepat. Samsun pun optimistis Kaltim memiliki kemampuan dari segi penganggaran.
“Makanya, usul saya, beri kewenangan daerah untuk pengadaan vaksin supaya ada percepatan. Kalau semua dibebankan kepada pemerintah pusat, ya, akan seperti sekarang ini kondisinya, lambat di Kaltim. Sedangkan jika kita diberikan kebebasan, kita bisa mencari terobosan untuk hal ini,” pungkasnya. (*)
View this post on Instagram
