Samarinda, intuisi.co – Posisi perairan Muara Berau, Kelurahan Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara memang strategis. Pasalnya kawasan ini masuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Dengan demikian aktivitas ekspor ataupun impor sangat memungkinkan. Bila ibu kota negara jadi pindah, maka Kaltim berpotensi menjadi strategic hub bagi kawasan Asia Timur.
Langkah Kemenkeu menetapkan perairan ini menjadi kawasan pabean sangatlah tepat. Pasalnya, diperlukan entitas yang menjaga urusan cukai dari aktivitas ekspor ataupun impor ke depan. Dari pajak inilah devisa negara bisa bertambah. Beleid ini keluar setelah Kementerian Perhubungan menunjuk PT PTB sebagai operator pelaksana kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan terminal alih muat barang (ship to ship transfer) di Muara Berau pada akhir Desember 2020 lalu. Sebelumnya izin Badan Usaha Pelabuhan atau BUP pernah dikantongi pada 2010.
“Yang jelas kebijakan ini akan memudahkan kami dalam memberikan pelayanan terhadap kegiatan ekspor dan impor di Kaltim,” ujar Rusman Hadi, kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kaltim setelah menyerahkan surat keputusan dari menteri keuangan mengenai penetapan kawasan pabean di Perairan Muara Berau pada Jumat, 26 Februari 2021 di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda.
Dirinya pun mengapresiasi tindakan PT PTB melihat potensi di Perairan Muara Berau. Pasalnya selama ini operator pelaksana kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan terminal STS biasanya ada di darat. Rencana PT PTB membangun floating crane merupakan terobosan besar. Karena itu pihaknya pun memberikan dukungan penuh dengan urusan ekspor dan impor. Meski demikian, pengawasan penuh tetap dilakukan. Apabila ada kegiatan ekspor atau impor yang tidak dilaporkan maka sama saja itu tindakan pidana alias penyelundupan.
“Makanya kami juga akan meletakkan perwakilan di sana (terminal PT PTB),” sebutnya.
Perjalanan PT PTB Dapatkan Izin Konsesi di Muara Berau
Perjalanan PT PTB meraih izin konsesi memang panjang. Kendati sudah mengantongi izin BUP sejak 2010 lalu, namun aktivitas korporasi ini terbatas. Dan yang bisa dilakukan saat itu hanyalah pemandu dan penundaan kapal, sementara jasa lainnya tak bisa dilaksanakan. Minimnya ruang gerak tak lepas dari perubahan PP 61/2009 tentang Kepelabuhanan menjadi PP 64/2015. Menjalankan fungsi jasa kepelabuhan lainnya, PT PTB pun mesti lebih dulu mengantongi izin konsesi dari pemerintah.
Dikeluarkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda untuk Muara Berau serta Unit Penyelanggara Pelabuhan (UPP) Samboja untuk Muara Jawa. Setelah mengajukan konsesi sejak 2016 lalu akhirnya izin konsesi itu diperoleh pada 4 Desember 2020. Kemenhub memberikan kepercayaan PT PTB sebagai operator pelabuhan di Muara Berau dalam kegiatan STS. Bertugas memberikan pelayanan pemanduan, penundaan, keamanan, dan kebutuhan lain yang diperlukan para nakhoda kapal-kapal pengangkut batu bara di wilayah Muara Berau.
“Perjalanan kami memang cukup panjang. Dan kami diharuskan berinvestasi besar di sini (Kaltim). Bentuk investasi akan kami berikan ke negara setelah masa transisi selesai,” sebutnya.
Nah, nilai investasi yang dibawa PT PTB memang tak main-main, jumlahnya mecapai Rp470 miliar. Tak hanya itu, untuk negara juga bakal untuk. Lima persen dari pendapatan perusahaan ini adalah jatah negara. Dia juga menambahkan, jika menjadi kawasan pabean maka aktivitas ekspor dan impor bisa diawasi. Pemerintah pun bakal lebih mudah menerima datanya dengan adanya perwakilan di pelabuhan STS nanti.
“Jadi dari sisi pengawasan dan data jauh lebih akurat. Tujuan kami memang memastikan semua data-datanya lengkap,” pungkasnya. (*)
View this post on Instagram
