Samarinda, Intuisi.co – Isu kenaikan harga bahan pokok di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian utama anggota Komisi III DPRD Provinsi, Ali Hamdi, menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru. Ali Hamdi menyoroti dampak signifikan kenaikan harga tersebut dan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk turun tangan secara langsung guna mencegah lonjakan yang merugikan masyarakat. Ali Hamdi menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam melindungi warganya, merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Ia memandang bahwa langkah-langkah preventif dari pemerintah Kaltim diperlukan untuk menghindari kenaikan harga bahan pokok di Benua Etam ini, terutama menyikapi periode sensitif menjelang bulan puasa.
“Ini sebenarnya kan pemerintah harus hadir, karena tugas pemerintah itu melindungi rakyat sesuai dengan undang-undang yang kita miliki yaitu undang-undang dasar 1945, ini harus pemerintah turun tangan untuk mencegah agar tidak terjadi lonjakan kenaikan harga bahan pokok,”
Ketidakpuasan Ali Hamdi semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa kenaikan harga bahan pokok terjadi jauh sebelum bulan Ramadan. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap kenaikan harga yang signifikan dan meresahkan masyarakat, terutama di tengah-tengah persiapan menuju bulan suci Ramadan. “Apalagi nanti mau Ramadan, sehingga kita minta kepada pemerintah agar hadir untuk bisa mencegah terjadinya lonjakan-lonjakan harga,” ujar Ali Hamdi. Anggota fraksi PKS ini menyoroti sembilan bahan pokok makanan, seperti beras, minyak goreng, bawang merah dan putih, gula, garam, daging sapi, susu, telur, serta gas elpiji, sebagai kebutuhan pokok masyarakat yang harus dicari solusinya agar tidak mengalami kenaikan yang signifikan. “Ini kalau bisa jangan ada yang melonjak. Apalagi loncatannya itu sampai 100 persen,” tegas Ali Hamdi.
Lebih lanjut, Ali Hamdi menyatakan bahwa solusi untuk menekan kenaikan harga adalah melalui impor bahan pokok. Namun, ia menegaskan bahwa solusi ini harus diimplementasikan tanpa merugikan petani lokal Kaltim. Ali Hamdi menggarisbawahi pentingnya menjaga keberlangsungan usaha para petani agar tetap dapat menjalankan tugasnya tanpa terhambat oleh kebijakan impor. “Tapi kalau ini menjadikan para petani kita menjadi mati saya tidak setuju. Jadi ada rentetan yang terputus atau bermasalah. Jadi kalau ini impor terus petani kita masih tetap bisa melakukan tugasnya tidak masalah. Tapi kalau ini mau matikan, seperti beras jadi anjlok, karena harganya jauh, nah ini yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Strategi dan Dilema Situasi kenaikan harga bahan pokok di Kaltim membawa sejumlah strategi yang perlu dipertimbangkan oleh Pemprov Kaltim. Dalam menghadapi tantangan ini, Pemprov diharapkan dapat menemukan solusi yang tepat, menciptakan keseimbangan antara melibatkan impor untuk stabilitas harga dan menjaga kesejahteraan petani lokal. Strategi Pengawasan Harga Pemprov Kaltim perlu meningkatkan strategi pengawasan terhadap harga bahan pokok di pasar. Dengan memperkuat mekanisme pengawasan, pemerintah dapat lebih responsif dalam mengidentifikasi lonjakan harga dan mengambil langkah-langkah preventif.
Konsultasi dan Koordinasi Bersama Konsultasi dan koordinasi yang efektif antara Pemprov Kaltim, produsen lokal, dan pihak terkait lainnya merupakan langkah krusial. Melalui dialog terbuka, pemerintah dapat menciptakan pemahaman bersama tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi tantangan kenaikan harga.
Kebijakan Impor yang Terukur Dalam mengatur kebijakan impor, Pemprov Kaltim harus merumuskan langkah-langkah yang terukur. Hal ini mencakup penetapan kuota impor, pengaturan waktu impor, dan mekanisme pengawasan ketat untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan petani lokal.
Dukungan Terhadap Petani Lokal Penting bagi Pemprov Kaltim untuk memberikan dukungan yang memadai kepada petani lokal. Inisiatif ini dapat melibatkan penyediaan bantuan teknis, insentif, atau kebijakan lainnya yang mendorong produktivitas dan daya saing petani lokal.
Penguatan Ketahanan Pangan Lokal Penguatan ketahanan pangan lokal menjadi fokus penting bagi Pemprov Kaltim. Langkah-langkah ini mencakup program-program untuk meningkatkan produksi lokal dan diversifikasi sumber pangan guna mengurangi ketergantungan pada impor. Dilema Impor dan Kesejahteraan Petani Lokal Dalam merumuskan solusi, Pemprov Kaltim dihadapkan pada dilema terkait kebijakan impor dan kesejahteraan petani lokal. Ali Hamdi menekankan pentingnya impor bahan pokok sebagai strategi untuk menjaga stabilitas harga, namun, ia memperingatkan bahwa impor harus diatur dengan bijak untuk tidak mengancam kelangsungan usaha petani lokal.
“Solusi untuk menekan kenaikan harga ini adalah dengan impor bahan pokok. Tapi kita harus bijak dalam melakukannya. Jangan sampai impor malah merugikan petani lokal kita,”
Keseimbangan antara impor dan produksi lokal menjadi kunci untuk memastikan ketahanan pangan dan mendukung kesejahteraan petani. Pemprov Kaltim perlu merumuskan kebijakan yang memperhitungkan berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan keberlanjutan. “Kita perlu kebijakan yang bijak dalam mengatur impor. Jangan sampai impor membuat petani lokal kita kehilangan pasar atau tergerus oleh persaingan yang tidak sehat,” tegas Ali Hamdi. Langkah Konkret Menuju Kesejahteraan Rakyat Menanggapi seruan ini, Pemprov Kaltim diharapkan untuk mengambil langkah-langkah konkret yang akan membawa dampak positif pada stabilitas harga bahan pokok dan kesejahteraan masyarakat.
Pengawasan dan Transparansi Langkah pertama adalah meningkatkan pengawasan dan transparansi terkait harga bahan pokok. Dengan memastikan keterbukaan informasi, pemerintah dapat bekerja lebih efektif dalam merespons perubahan pasar.
Forum Diskusi Terbuka Pemprov Kaltim perlu menyelenggarakan forum diskusi terbuka antara berbagai pihak terkait, termasuk produsen lokal dan kelompok petani. Dialog ini dapat menjadi wadah untuk berbagi pandangan dan mencari solusi bersama.
Kebijakan Impor yang Berimbang Dalam merumuskan kebijakan impor, Pemprov Kaltim harus memastikan keseimbangan yang tepat antara memenuhi kebutuhan pasar dan melindungi petani lokal. Kuota impor yang terukur dan mekanisme pengawasan yang ketat dapat membantu mencapai tujuan ini.
Pemberdayaan Petani Lokal Penting untuk memberdayakan petani lokal melalui berbagai program dukungan, termasuk bantuan teknis, pelatihan, dan akses lebih baik ke pasar. Hal ini akan memastikan bahwa mereka tetap dapat bersaing dalam konteks impor bahan pokok.
Program Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Kaltim perlu mengembangkan program kesejahteraan masyarakat yang dapat memberikan bantuan kepada kelompok yang rentan terdampak oleh lonjakan harga. Ini dapat mencakup program subsidi atau insentif khusus. Kesimpulan: Mencapai Keseimbangan yang Bijak Dalam menghadapi tantangan kenaikan harga bahan pokok, Pemprov Kaltim dan DPRD Provinsi memiliki peran krusial dalam mencari solusi yang bijak.
Pemahaman mendalam tentang kompleksitas dilema impor dan kesejahteraan petani lokal menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan keberlanjutan, Pemprov Kaltim dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Mendorong dialog terbuka, meningkatkan pengawasan, dan memberdayakan petani lokal adalah langkah-langkah penting menuju solusi yang seimbang dan berkelanjutan.(DPRDKALTIM/ADV/CRI).
