Samarinda, intuisi.co – Kabar masih berlangsungnya praktik prostitusi di eks lokalisasi Solong dan Loa Hui sampai ke DPRD Samarinda. Para wakil rakyat mendukung aktivitasnya segera ditertibkan.
Solong dan Loa Hui bersama puluhan lokalisasi lain di Kaltim, ditutup pada 2016 lalu oleh Menteri Sosial RI yang saat itu dijabat Khofifah Indar Parawansa. Turut terlibat Gubernur Kaltim 2013—2018 Awang Faroek Ishak.
Namun demikian, selepas penutupan, Solong dan Loa Hui berganti menjadi tempat hiburan malam. Selama itu, dikabarkan aktivitasnya termasuk praktik esek-esek alias prostitusi terselubung.
“Makanya kami heran bisa beroperasi lagi. Saya sendiri ikut memulangkan di Pelabuhan Semayang waktu itu. Ada 550 orang dan diberikan santunan juga,” sebut Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti, dikonfirmasi Kamis sore, 1 April 2021.
Berpindah fungsinya Solong dan Loa Hui menjadi THM, sebelumnya sempat dibahas di Komisi I dan IV DPRD Samarinda. Para pengelola saat itu berniat mengurus perizinan yang sampai sekarang belum dikantongi. Meski demikian, disebutkan bahwa aktivitasnya telah mendapat lampu hijau.
Setelah aktivitas prostitusi di sana terungkap, Puji menduga usaha karaoke atau THM di sana hanyalah kedok. Politikus Partai Demokrat itupun mendukung keberadaannya segera ditertibkan.
“Payung hukumnya sudah jelas di Perda Kaltim No 3/2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial,” sebut Puji.
Pelaku Prostitusi yang Kembali
Dari dugaan sementara, para pelaku prostitusi di sana merupakan pekerja seks komersial atau PSK yang memang sejak dulu beroperasi di Solong maupun Loa Hui. Kemungkinan besar para kupu-kupu malam tersebut kembali lagi setelah sempat dipulangkan pada 2016 lalu.
Puji pun mengkhawatirkan praktik prostitusi yang kembali berlangsung di sana, turut melibatkan anak di bawah umur. “Kami duga memang ada yang mengelola. Dan sebagian besar dari mereka ini susah kembali ke masyarakat. Jadi pilihannya sangat sedikit. Apalagi sedang pandemi, semuanya serba sulit,” lanjutnya.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Damayanti, juga sepakat dengan agenda penutupan eks lokalisasi tersebut. Meski demikian, ia berharap Pemkot Samarinda tetap bijak saat menertibkan. Warga di dua eks lokalisasi tersebut juga harus benar-benar didata tanpa ada yang terlewat.
“Selain itu, harus ada solusi juga. Kita tak ingin aksi ini hanya menambah pengangguran,” pungkasnya. (*)
View this post on Instagram
