Perubahan Tata Ruang Kaltim Harus Sejalan Progres Pemindahan IKN
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengingatkan Pemprov Kaltim terus mematangkan perubahan tata ruang jelang kepindahan IKN.
Samarinda, intuisi.co-Seiring ditunjuknya sebagaian kabupaten di Kaltim sebagai lokasi ibu kota negara atau IKN yang baru, Pemprov Kaltim pun mulai melakukan perubahan tatap ruang. Namun demikian, sampai saat ini agenda tersebut masih belum jelas.
“Kami ingin Pemprov Kaltim proaktif agar draft tata ruang segera disampaikan kepada DPRD Kaltim. Kalau sudah, bisa kita bahas dan bisa lebih cepat,” sebut Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, ditemui di Kantor DPRD Kaltim, belum lama ini.
Wakil rakyat daerah pemilihan Kutai Kartanegara atau Kukar itu pun mendesak Pemprov Kaltim untuk terus bersiap diri. Jangan sampai sementara pemindahan IKN terus berproses, di daerah justru perubahan tata ruang tak berjalan seiringan.
Pembangunan IKN dalam RPJMN
Sebagai informasi, proyek pembangunan IKN di Kaltim kian jelas. Bahkan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020—2024. Kabar tersebut menjadi kelegaan setelah berbulan-bulan kelanjutan pemindahan IKN simpang siur.
Pembangunan tersebut bakal dilakukan di lahan seluas 193 ribu hektare. Pemprov Kaltim menyiapkan lahan 410 ribu hektare untuk mendukung langkah tersebut. IKN bakal dibangun dengan desain mengikuti konsep dari Urban+ berjudul Nagara Rimba Nusa. Menyandingkan alam dengan manusia. Karena itu, dalam prosesnya, pembangunannya akan sangat memerhatikan lingkungan hidup.
Hitung-hitungan proyek tersebut memunculkan angka Rp485,2 triliun. ABPN direncanakan hanya men-cover 19,2 persen alias Rp93,5 triliun. Diperuntukkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan Istana Negara, dan bangunan strategis TNI/Polri, termasuk pangkalan militer.
Sedangkan KPBU direncanakan Rp265,2 triliun atau sebanyak 54,6 persen. Diperuntukkan pengerjaan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Begitu juga sarana pendidikan serta kesehatan. Sementara untuk swasta kebagian porsi 26,2 persen atau Rp127,3 triliun.
Dengan perencanaan yang sudah sangat matang, Sarkowi pun berharap kesiapan di daerah bisa terus dimantapkan. Sehingga keselarasan antara pusat dan daerah bisa terjadi. “Harusnya beriringan. Termasuk juga untuk RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah),” sambung politikus Partai Golongan Karya alias Golkar tersebut.
Dari komunikasi terakhir, Gubernur Katim, Isran Noor, dalam beberapa kesempatan rapat di DPRD Kaltim, menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan penajaman untuk beberapa program di RPJMD. “Sampai sekarang kita juga menunggu itu,” pungkasnya. (*)
View this post on Instagram
