Revitalisasi Ekonomi Kalimantan Timur: Membangun Peluang Baru untuk Mengatasi Pengangguran
Samarinda, Intuisi.co – Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola tingkat pengangguran yang masih tinggi, khususnya pasca pandemi Covid-19. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada akhir tahun 2023 masih mencapai 5,31 persen, setara dengan 103,590 orang.
Kendati terdapat penurunan sebesar 0,4 persen dari tahun sebelumnya, kekhawatiran terhadap tingginya angka pengangguran tetap menjadi sorotan utama. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan keprihatinannya terkait permasalahan ini.
“Krisis kesehatan global ini berdampak serius pada ekonomi dan pasar tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran meningkat secara signifikan,”
Melihat urgensi masalah ini, legislator asal Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ini menyoroti perlunya tindakan bersama dari berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang efektif. Dalam menanggapi tingkat pengangguran yang fluktuatif, Salehuddin menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga tenaga kerja, dan sektor swasta.
“Permasalahan seperti ini tidak hanya terjadi di provinsi kita saja. Maka, upaya yang kita lakukan adalah menciptakan trobosan baru untuk memberikan ruang ekonomi bagi masyarakat yang menganggur,” .
Dalam upaya mengatasi permasalahan pengangguran, Salehuddin menyoroti peran Disnakertrans sebagai leading sektor dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat Kaltim yang mengalami tingkat pengangguran tinggi. Dia menyadari bahwa pemerintah provinsi tidak dapat mengatasi masalah ini sepenuhnya, dan mengajak berbagai pihak terlibat dalam membangun solusi bersama.
“Yang bisa kita lakukan adalah meminta Disnakertrans untuk menjadi leading sektor dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat Kaltim yang penganggurannya tinggi,”
Ini mencakup pengembangan program pelatihan, kolaborasi dengan industri, dan penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, Salehuddin menekankan pentingnya memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada siswa, terutama di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Hal ini dianggapnya sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. “Dengan memberikan keterampilan tambahan kepada generasi muda, mereka akan lebih siap untuk terjun ke dunia kerja dan tidak hanya bergantung pada ijazah mereka,” tambahnya. Meskipun demikian, legislator ini menekankan bahwa pengurangan pengangguran bukanlah tugas yang dapat diemban sepenuhnya oleh pemerintah provinsi.
Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Pariwisata juga dianggap krusial dalam menekan angka pengangguran. Dalam konteks ini, beberapa langkah strategis dapat diambil untuk mengatasi tantangan pengangguran di Kaltim
Kolaborasi Antarinstansi: Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, lembaga tenaga kerja, dan sektor swasta dalam perencanaan dan implementasi program pemberdayaan ekonomi.
Peran Disnakertrans sebagai Penggerak Utama: Disnakertrans harus memainkan peran utama dalam mengoordinasikan upaya pemberdayaan ekonomi di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran tinggi, melalui program pelatihan dan penciptaan lapangan kerja. Investasi dalam Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: Peningkatan investasi dalam pendidikan, khususnya di SMK, untuk mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.(DPRDKALTIM/ADV/CRI).
