Sinergi Pemkab Kutim dan BPMP Kaltim, Mengejar Misi Merdeka Belajar

Sangatta, intuisi.co – Kurikulum Merdeka Belajar menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi guru dan siswa untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai tantangan dan isu-isu pendidikan yang perlu diantisipasi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Fokus Group Discussion (FGD) di Hotel Royal Victoria Sangatta, Selasa (1/8/2023). FGD ini menjadi sarana dalam mengupas beragam strategi komunikasi merdeka belajar dan mitigasi resiko isu-isu pendidikan.

“Kegiatan FGD strategi komunikasi merdeka belajar dan mitigasi resiko isu-isu pendidikan ini penting bagi dunia pendidikan yang ada di Kutim,” ujar Kepala Disdikbud Kutim Ardiansyah dalam sambutannya.

Ardiansyah menilai, kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar sesuai dengan situasi pendidikan saat ini, sebab ada dinamisasi dalam proses pendidikan. Dengan keleluasaan yang diberikan, maka guru mampu mengembangkan kompetensi mereka sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

“Harapan saya, bapak ibu sekalian dapat menyampaikan permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Kutim demi kemajuan dunia pendidikan kita,” ucap Ardiansyah.

Sementara itu, Kepala BPMP Kaltim Khairullah mengatakan, FGD ini bertujuan untuk menjaring semua permasalahan dan isu-isu pendidikan yang kemudian dirumuskan dan dilaporkan secara berjenjang.

“Kutim merupakan salah satu kabupaten yang tertinggi dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar, oleh karena itu kita harus bisa mempertahankan dan meningkatkan kembali,” jelasnya.

Khairullah menyatakan, BPMP Kaltim siap mendukung program–program pendidikan Pemkab Kutim.

“Kami dari BPMP Provinsi Kaltim siap untuk mendukung program–program Bapak Bupati Kutim, demi kemajuan pendidikan yang ada di Kutim,” tuturnya.

Dengan adanya FGD ini, diharapkan dapat tercipta sinergi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, BPMP, sekolah, guru, siswa, dan masyarakat dalam mewujudkan visi merdeka belajar di Kutim. Selain itu, diharapkan juga dapat mengatasi berbagai hambatan dan tantangan yang muncul dalam penerapan kurikulum merdeka belajar, seperti kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, anggaran, dan sosialisasi.

Semoga dengan adanya FGD ini, pendidikan di Kutim dapat semakin berkembang dan berdaya saing, serta dapat mencetak generasi yang cerdas, kreatif, dan mandiri. (adv/im)