Mengatasi Permasalahan Kemiskinan di Kalimantan Timur: Menyempurnakan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Samarinda, Intuisi.co – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, menyoroti permasalahan kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama di Kalimantan Timur (Kaltim). Meskipun terdapat penurunan angka kemiskinan dari 6,31 persen pada tahun 2022 menjadi 6,11 persen pada tahun 2023, Salehuddin menganggap bahwa penanganan masalah ini masih memerlukan langkah-langkah konkrit.
Dalam pandangannya, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim dapat menjadi solusi kunci untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Salehuddin berpendapat bahwa dengan meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat, mereka dapat lebih baik bersaing di pasar kerja dan meningkatkan potensi ekonomi mereka.
“Upaya peningkatan SDM di Kaltim harus dimulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pelatihan tenaga kerja di berbagai sektor. Memberikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar akan membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih tangguh,”
Selain itu, Salehuddin menyebutkan perlunya dukungan penuh dari pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk menciptakan program-program pembinaan SDM. Sektor-sektor seperti pertambangan, minyak dan gas, perkebunan, dan sektor lainnya dapat menjadi pilar dalam mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat. “Mendukung sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja adalah langkah penting. Namun, penyesuaian SDM dengan kebutuhan pasar kerja juga merupakan faktor kunci untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas,” tambahnya.
Salehuddin menyoroti angka kemiskinan di Kaltim yang, menurutnya, mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Salah satu contohnya adalah penggunaan indikator seperti sanitasi dan jenis material lantai rumah sebagai penentu status kemiskinan. Menurutnya, hal ini dapat memberikan gambaran yang tidak akurat tentang kemampuan ekonomi masyarakat.
“Kondisi seperti rumah di atas air sering kali tidak mencerminkan ketidakmampuan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan ulang terkait indikator kemiskinan untuk memastikan bahwa kriteria yang digunakan lebih sesuai dengan realitas di lapangan,” papar Salehuddin.
Dalam rangka mencapai itu, Salehuddin menekankan perlunya kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Kaltim untuk memperbarui kategori masyarakat miskin. Dia mengusulkan agar penilaian lebih akurat dilakukan, dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga kondisi tempat tinggal masyarakat. “Kesepakatan antara BPS dan Pemerintah Kaltim dapat membawa perubahan positif dalam penilaian kemiskinan. Ini akan memberikan dasar yang lebih solid untuk mengembangkan kebijakan yang efektif,” tegas Salehuddin. Lebih lanjut, Salehuddin membahas pentingnya melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.
Dia menyatakan bahwa dengan memahami kebutuhan dan potensi lokal, program-program tersebut dapat dirancang dengan lebih efektif dan berkelanjutan. “Pemberdayaan masyarakat lokal bukan hanya tentang memberikan keterlibatan, tetapi juga mendengarkan aspirasi dan membangun solusi bersama. Partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan akan menciptakan program yang lebih relevan dengan realitas setempat,” jelasnya.
Dalam menghadapi tantangan kemiskinan, Salehuddin menyoroti perlunya adanya program perlindungan sosial yang solid. Program ini, menurutnya, dapat memberikan jaringan keamanan bagi kelompok-kelompok rentan, seperti kelompok ekonomi lemah, penyandang disabilitas, dan perempuan.
“Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan program perlindungan sosial yang berfokus pada memberikan dukungan finansial dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Ini bukan hanya sebagai respons terhadap kemiskinan, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah peningkatan risiko kemiskinan,”
Dengan merangkum usaha peningkatan kualitas SDM, revisi indikator kemiskinan yang lebih akurat, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, serta program perlindungan sosial yang kuat, Salehuddin meyakini bahwa Kaltim dapat melangkah maju menuju penanggulangan kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. “Ketika kita memprioritaskan pengembangan SDM dan memastikan bahwa indikator kemiskinan mencerminkan kondisi sebenarnya, kita menciptakan fondasi yang solid untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur,” pungkasnya. (DPRDKALTIM/ADV/CRI).
