HeadlineSorotan

Ruang Terbuka Hijau Minim, DPRD Samarinda Minta Warga Tanam Pohon Depan Rumah

DPRD Samarinda menilai pemerintah sangat berat mewujudkan ruang terbuka hijau 30 persen dari luas kota. Sehingga peran rakyat jadi yang paling realistis.

Samarinda, intuisi.co – Persoalan ruang terbuka hijau (RTH) yang minim di Samarinda mestinya tak berlangsung berlarut-larut. Dengan sinergitas, masalah ini sebenarnya bisa teratasi. Namun nyatanya, dari ketentuan 30 persen RTH di 717,4 kilometer persegi luas Samarinda, hingga kini baru 5 persen yang terpenuhi

Ketentuan mengenai RTH di Samarinda tertuang dalam Perda 2/2014 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda 2014–2034. Berbagai ide dikemukakan meningkatkan RTH di kota ini. Namun tak begitu berjalan mulus.

“Ini bukan persoalan baru, seharusnya pemerintah bisa memenuhi itu,” sebut Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya, dikonfirmasi Selasa petang, 1 Desember 2020.

Politikus PDI Perjuangan inipun mengingatkan bahwa kuota 30 persen RTH bukan hanya tugas pemerintah lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda. Warga termasuk yang bisa berperan mewujudkannya. “Kami juga selalu mengingatkan kepada para pengembang perumahan agar mengingat soal ruang terbuka hijau,” lanjut Angkasa Jaya.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Samarinda Anhar juga berpendapat sama. Perda yang mengatur RTH mesti ditaati pemerintah. Komitmen harus ditegakkan. Namun di sisi lain, Anhar juga menyadari pemerintah tak bisa berbuat banyak karena lahan di tengah kota juga minim.

Dengan demikian, peran warga meningkatkan RTH disebutnya bisa semakin besar. Dengan berharap kontribusi masyarakat, RTH Samarinda diyakini meningkat. “Paling mudah itu soal menanam pohon di depan rumah,” sebutnya.

Anhar turut mengkritik pemerintah yang terkesan membiarkan kawasan sempadan Sungai Mahakam didirikan bangunan. Padahal kawasan tersebut jelas-jelas jalur hijau yang berarti sepanjang lintasan tersebut tak boleh ada bangunan. Namun realita di lapangan, di jalur itu justru banyak ditemukan hotel dan pusat perbelanjaan berdiri bebas.

Selain itu pembangunan perpustakaan juga mendapat sorotan. “Sekarang semuanya serba digitalisasi, termasuk urusan literasi. Semuanya juga bisa baca lewat gawai, makanya urgensi pembangunan perpustakaan sebenarnya tak terlalu diutamakan,” pungkasnya. (*)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by intuisi.co (@intuisimedia)

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close

Mohon Non-aktifkan Adblocker Anda

Iklan merupakan salah satu kunci untuk website ini terus beroperasi. Dengan menonaktifkan adblock di perangkat yang Anda pakai, Anda turut membantu media ini terus hidup dan berkarya.